Hari ini, 25/6/2011, Kota Bandung seperti memutar kembali roda sejarah. Terutama di sekitar Gedung Merdeka yang terkenal sebagai awal mula konferensi Asia Afrika diadakan. Namun, kali ini sejarah itu dilakukan oleh 201 raja dan sultan se Nusantara yang mengadakan acara Silaturahmi Nasional raja dan sultan se-nusantara. Acara  ini juga dihadiri raja dari Filipina, Srilanka, dan pengamat kerajaan dari bangsawan Belanda.

Silaturahmi Raja2 Se Nusantara di Bandung, sumber gambar : PikiranRakyat Online

Ketua Badan Pekerja Silatnas, Sultan Sepuh ke-14 Keraton Kasepuhan, Arief Hadinatadiningrat, menjelaskan bahwa tujuan silaturahim ini adalah untuk memberdayakan para bangsawan untuk berpartisipasi dalam membantu pemerintah dalam hal konservasi kebudayaan maupun menjaga adat setempat.

“Raja se-Nusantara ingin belajar ke Jabar, provinsi dengan penduduk terbanyak di Indonesia dengan komposisi masyarakat yang majemuk, tapi situasinya kondusif,” ujar Arief.

Acara silaturahmi ini dihadiri oleh Wakil Presiden NKRI Boediyono yang didaulat membuka silaturahmi nasional Raja dan Kesultanan Nusantara II itu di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Sabtu 25 Juni 2011. Tema acara inipun tak luput dari aikon Gedung merdeka yaitu “Dengan semangat Asia-Afrika 1955 kita jaga dan pelihara Perdamaian serta Persatuan bangsa maupun Keutuhan NKRI dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Adat dan Budaya.” Acara ini dihadiri juga oleh Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Ketua Umum BP Silatnas Raja dan Sultan Nusantara II. Wakil Gubernur Dede Yusuf, ternyata juga masih keturunan Raja Panjalu Kerajaan Galuh di Ciamis, Jawa Barat.

Salam sambutannya, Wapres Boediono mengharapkan forum Silaturahmi Raja dan Sultan Se-Nusantara II dapat melahirkan  formulasi agar adat dan budaya bersinergi dalam praktek demokrasi.

“Bangsa kita telah berkonsensus untuk memilih sistem demokrasi. Demokrasi itu dilandasi nilai-nilai dasar tertentu, seperti kebebasan berpendapat, Pemilu yang bebas, dan hukum yang berlaku bagi semua. Itu prinsip-prinsip dasar dari setiap demokrasi di mana pun,” jelasnya.

Meski demikian, imbuhnya, demokrasi selalu diwarnai pula oleh adat kebiasaan budaya masing-masing bangsa. Untuk itu, kondisi itu perlu disadari semua pihak agar nilai-nilai tersebut dapat menyatu dengan praktek demokrasi. “Saya harapkan dalam forum ini juga dapat dipikirkan dan dibahas bersama bagaimana budaya bangsa kita dapat bersinergi dengan upaya bangsa kita memantapkan demokrasi di tanah air.”

Dalam kaitan pelestarian adat dan budaya, Boediono mengingatkan tantangan hidup dalam dunia nyata yang terus berkembang dinamis. Interaksi dengan dunia luar diperlukan. “Dalam era globalisasi ini, caranya harus tepat dan cerdas, bukan dengan menutup diri.” Dengan demikian, pelestarian itu tidak akan bertabrakan dengan kemajuan.

Dalam kesempatan ini mengemuka usulan agar pemerintah dan DPR mengupayakan pembentukan UU Khusus yang melindungi keraton, puri, kedatukan, dan masyarakat adat se Indonesia.

Perwakilan kerajaan dari Keraton Surakarta Solo Ratu Kusmutia Pandan Sara berharap, Silatnas bisa mendorong Pemendagri nomor 29/2007 menjadi UU Khusus yang melindungi keraton, puri, kedatukan, dan masyarakat adat se Indonesia.

Sekretaris Jenderal Badan Pekerja Silaturahmi Raja dan Sultan Nusantara II, Raja Samu Samu VI Yang Mulia Upu Latu ML Denny Ahmad Samu Samu, mengatakan bahwa acara ini digelar untuk menindaklanjuti lima rekomendasi dalam silaturahmi I.

Rekomendasi itu antara lain, mengembalikan identitas para raja dan sultan. Kemudian, meminta pemerintah mengembalikan lagi sejarah kerajaan dan kesultanan di sekolah-sekolah. Para raja dan sultan meminta dilibatkan dalam pembahasan Rancangan UU Hukum Adat. Terakhir, meminta agar raja dan sultan dijadikan mitra pemerintah.

dirangkum dari berbagai sumber